Pengeluaran Sgp – Pada akhir pemerintah periode 2014-2019 RUU KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ini rencananya akan segera disahkan, namun karena mengandung berbagai pasal-pasal yang menurut masyarakat tidak seusai dan dinilai negara yang terlalu ikut campur dalam urusan pribadi membuat ramai seantero nusantara. Banyak pasal-pasal yang menjadi kontroversi di dalam masyarakat sehingga banyak aktivis mahasiswa yang turun ke jalan.
Para mahasiswa se Indonesia serentak melakukan demo untuk menyuarakan pendapat mengenai RUU KUHP yang tidak masuk akal ini. Demo yang dilakukan pada akhir September dan berlangsung sampai menjelang Oktober ini sangat menjadi polemik pasalnya demo ini menjatuhkan korban dan dirasa ada yang menunggangi aksi demo damai tersebut.
Para mahasiswa berdemo di hampir seluruh kantor DPRD di kotanya masing-masing dan juga yang berada di Jakarta berdemo di depan gedung DPR. Mereka menuntut RUU KUHP ini dicabut dan tidak disahkan. Namun, karena perancangan Undang-Undang ini juga memakan waktu, tenaga, dan biaya yang besar pastinya pemerintah akan menggodoknya dengan matang terlebih dahulu keputusan yang akan diambil baik akan melanjutkan pengesahan, pencabutan pengesahan, atau dilakukan berbagai revisi sehingga perancangan RUU KUHP ini dilanjutkan kepada Pemerintah periode 2019-2024 agar tidak menjadi kontroversi dan bisa lebih disesuaikan dengan keinginan rakyat.
Pasal-pasal kontroversi ini tidak luput dengan pasal perjudian yang membuat para pelakunya mendapatkan keringanan dalam hukuman. Hal ini menjadi bahasan masyarakat dan membuat masyarakat khawatir dengan semakin banyaknya bandar judi pengeluaran sgp di Indonesia karena hukumannya semakin ringan.
Pada KUHP yang berlaku saat ini saat ini yaitu pasal 303 yang membahas tentang siapa pun yang menawarkan atau memberikan kesempatan bagi masyarakat umum maupun pemain judi untuk ikut dalam perusahaan judi dan membuat judi sebagai mata pencaharian maka akan dikenai sanksi berupa hukuman kurungan 10 tahun, dan para pemain judi akan dikenai sanksi penjara selama maksimal 4 tahun.
Sedangkan di RUU KUHP yang menjadi kontroversial tersebut hukumannya berkurang menjadi 9 tahun bagi para bandar yang menawarkan dan menjadikan judi sebagai mata pencaharian, dan pemain judi menjadi 3 tahun hukuman penjara.
Dengan semakin ringannya hukuman yang semakin ringan ini, membuat penilaian masyarakat kepada DPR semakin buruk. DPR yang seharusnya mewakili aspirasi masyarakat malah membuat peraturan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Rakyat membuat penilaian bahwa para anggota DPRD ini tidak serius menangani berbagai masalah perjudian di masyarakat yang semakin menjadi-jadi ini. Masyarakat juga pastinya khawatir karena sanksi hukuman yang berkurang ini membuat para bandar judi menjadi tidak takut hukum dan terus melangsungkan aksinya.
Pada RUU KUHP saat ini denda bagi para tersangka perjudian ini yaitu sebesar maksimal 25 juta rupiah, namun pada RUU KUHP yang baru menjadi golongan IV yaitu sebesar 200 juta rupiah. Namun, dengan denda yang semakin besar tersebut dinilai juga sangat ringan karena jika bandar perjudian sudah besar apalagi yang sudah memiliki situs online judi serta sudah memiliki pelanggan yang menjadi corcle utama ini memiliki pendapatan yang sangat besar, jadi denda sebesar yang disebutkan tadi masih termasuk ringan. Bagi bandar judi ini sangat mudah untuk mendapatkan keuntungan, karena setelah situs ditutup mereka membuka situs judi lagi dan tetap akan memiliki pelanggan yang tetap.
Namun, tetap saja pemerintah telah melakukan tugasnya untuk mengatur berbagai kehidupan di negara ini khususnya perjudian. Pemerintah patinya terkadang juga tidak luput dari kesalahan, maka sebagai warga negara yang baik semistiknya memang selalu memberi kritikan kepada pemerintah apalagi wakil rakyat itu sendiri. Kita sebagai warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat baik kritikan maupun saran. Kita bisa menyuarakan opini kita di berbagai media seperti tulisan ataupun dengan berdemonstrasi.
Berdemolah dengan tetap menjaga kedamaian, jangan sampai demo ini ditunggangi oleh oknum-oknum yang bertanggung jawab. Negara yang kuat adalah negara yang memiliki integrasi yang baik antara pemerintah dan rakyatnya. Selain dengan RUU KUHP sebaiknya kita juga harus memulai dari diri sendiri terlebih dahulu untuk mencegah perjudian dengan tidak ikut dalam circle judi.